badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh supaya menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), makanya bpn melakukan sejumlah terobosan dan semua program agar mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal itu di sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi dan koridor ekonomi papua-maluku pada manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menjelaskan website dan dilakukan bpn diantara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun 2012 perihal pengadaan tanah bagi pembangunan supaya kepentingan umum.
uu ini berbeda melalui peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian dan keadilan baik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan kepada penduduk dan ditentukan dengan apraisal (penilai) independen, katanya.
Informasi Lainnya:
dia menunjukan pengadaan tanah supaya kepentingan publik menurut uu no 2/2012 menimbulkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, juga penyerahan hasil.
setiap tahap ini sudah ditetapkan waktunya, sehingga penyelenggaran pengadaan tanah supaya kepentingan umum dicari tak berlarut-larut, tutur mantan jaksa agung tersebut.
selain tersebut, bpn sudah memprogramkan penelitian dan siap melakukan pengukuran tanah ulayat penduduk hukum adat di papua apabila telah jelas penduduk hukum adatnya serta tanah ulayatnya.
sebelumnya pada rapat tersebut mengemuka sejumlah kendala terkait pelaksanaan mp3ei yang salah satunya merupakan sengketa tanah ulayat pada papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini dan sedang mempersiapkan ruu pertanahan. pada mana dalam dalamnya, diantara lain mengatur mengenai reforma agraria, dan hak atas tanah penduduk hukum adat. selain itu, bpn ri juga mengerjakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan selama jenis pertanahan, katanya.
sinkronisasi dan harmonisasi tersebut dimaksudkan untuk ke depan, tak terjadi dulu tumpang tindih peraturan tenntang pertanahan. supaya tanah mampu lebih berdaya untuk, bpn ri juga menggarap percepatan pensertipikatan tanah, katanya.
melalui sertipikasi tanah ini, papar hendarman maka hak-hak atas tanah bisa lebih terjaga, makanya mampu membawa manfaat dan lebih sulit kepada terjalinnya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, di sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya selama memimpin bpn. presiden menugaskan saya mengurangi sengketa serta harus disadari terhadap pihak kecil, katanya.
oleh karena tersebut, hendarman mengatakan, bpn akan selalu menggalakkan program-program prorakyat yang sudah berjalan. program-program tersebut antara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, web jemput bola layanan sertifikat tanah agar rakyat (larasita) serta program one day service.